Pembangunan PLTD Di Pulau Oksigen Giliyang, Tertunda
Media Center, Senin ( 17/04 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep harus menunda program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di pulau Giliyang Kecamatan Dungkek. Penundaan PLTD di pulau oksigen itu dilakukan untuk mencari alternatif lain pembangkit listrik di daerah tersebut.
Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim M.Si mengatakan, pembangunan PLTD untuk mengaliri listrik bagi masyarakat di Giliyang memang harus tertunda jika dibandingkan dengan sejumlah daerah kepulauan lainnya yang terprogram pembangunan PLTD dari PLN.
Pihaknya harus menunda PLTD di Giliyang, karena hasil koordinasi dan penjelasan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sangat beresiko terhadap kualitas kadar oksigen di daerah tersebut supaya tidak rusak atau berkurang, akibat asap pembuangan PLTD.
“Pembangunan PLTD di Pulau Giliyang tertunda selama 1 hingga 2 bulan, itu setelah ada sinyal dari LAPAN bahwa pembangunan PLTD di Pulau Giliyang yang memiliki kadar oksigen terbaik di dunia perlu pertimbangan lagi. Karena kalau ada PLTD di pulau itu bisa mengurangi kadar oksigen sebagai dampak asap pembuangan PLTD,”kata Bupati seusai silaturrahim dengan LAPAN dan PLN di ruang VIP Bupati, Senin (17/04).
Bupati menyatakan, pihaknya bersama PLN mencari alternatif lain untuk memberikan akses pelayanan listrik di Pulau Giliyang, dan berdasarkan pemikiran bersama ada beberapa alternatif untuk mengaliri listrik di pulau oksigen tersebut. Alternatifnya antara lain membanguan PLT di kepulauan terdekat lainnya dengan jaringan kabel bawah laut, sehingga aliran listrik di pulau itu tetap tidak merusak kualitas kadar oksigen.
“Pembangunan PLTD di pulau terdekat di Kecamatan Dungkek dan untuk mengaliri listrik ke Pulau Giliyang melalui jaringan kabel bawah laut, tapi tentunya ini perlu dana sekitar Rp 50 miliar, sehingga untuk melaksanakan pembangunan PLTD di Kecamatan Dungkek pada tahun anggaran tahun selanjutnya. Karena tidak memungkinkan anggaran dana sebesar itu diperubahan anggaran keuangan tahun ini,”imbuhnya.
Bupati mengungkapkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) untuk mengajukan bantuan dana untuk biaya jaringan kabel bawah laut, supaya tidak harus menunggu dana APBD dan bisa terlaksana secepatnya pada tahun ini.
Pada intinya penundaan pembangunan PLTD di Pulau Giliyang tidak berdampak terhadap pembangunan PLTD di pulau lainnya sepeti Giligenting dan Sapudi, mengingat pihak PLN menyadari kalau Pulau Giliyang sangat istimewa yang perlu perlakuan khusus pula.
“Kami sepakat menundanya demi menjaga kualitas kadar oksigen di Pulau Giliyang, karena oksigen di pulau itu sangat tinggi sehinga bisa menjadi wisata kesehatan dan menjadi ikon pariwisata Kabupaten Sumenep. Apalagi satu-satunya di Indonesia pulau kadar oksigen tertinggi, sehingga penanganannya juga harus istimewa demi menjaga kadar oksigennya.”tambahnya.
Sementara itu Director of Center for Atmospheric Science and Technology LAPAN, Ir. Halimurrahman, MT menambahkan, Pulau Giliyang perlu penanganan khsusus dengan teknologi ramah lingkungan supaya tidak mencemari pulau tersebut termasuk PLTD. Karena gas pembuangan dari PLTD bisa mencemari lingkungan di pulau tersebut, yang berdampak terhadap kadar oksigen.
”Jadi solusinya bisa menggunakan jaringan kabel bawah laut, atau pembangkit tenaga angin dan panel surya.
Namun bisa juga di pulau itu dilakukan pembangunan PLTD, asalkan bahan bakarnya tidak menggunakan solar, tapi harus menggunakan bahan bakar yang memenuhi kriteria ramah lingkungan atau menggunakan gas,”jelasnya. ( Yasik, Esha )
