Pemkab Sumenep Terbitkan Juknis Hemat BBM
News Room, Rabu ( 30/05 ) Menindak lanjuti instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait hemat Bahan Bakar Minyak (BBM), maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis). Wakil Bupati Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si menjelaskan, saat ini Satuan Kerja (Satker) terkait, sedang melakukan tatap muka, guna membahas rancangan teknis, yang nantinya akan diterbitkan dalam Juknis Bupati mengenai penghematan BBM. “Kami masih mempersiapkan juknis hemat BBM, yang tidak terlalu luas berdampak pada anggaran yang ada. Surat berupa Juknis Bupati tersebut, ditujukan pada kendaraan operasional, khususnya roda 4, agar memakai BBM non subsidi. Sedangkan untuk sepeda motor plat merah, tentunya tidak ada perubahan tetap menggunakan BBM bersubsidi jenis premium,”kata Wabup, di Kantor Pemkab Sumenep, Rabu (30/05). Menurut Wabup, sebenarnya Pemkab Sumenep telah lama melakukan tindakan hemat BBM bersubsidi, yakni semua kendaraan operasional roda 4, mulai Bupati hingga Kepala Satker sudah beralih pada BBM non subsidi, dan memberlakukan bebas asap selama 4 kali dalam sebulan. “Nah, dengan adanya istruksi Presiden tentang hemat BBM, menambah kuat penerapan yang kami lakukan. Kedepan, kami tinggal lebih memperluas tindakan hemat BBM tersebut,”terangnya. Sementara, kondisi penebusan BBM pada kwartal pertama selama 4 bulan terakhir ini, untuk Kabupaten Sumenep melebihi kuota. Kabag Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Syaiful Bahri, M.Si mengungkapkan, sesuai aturan setiap penebusan BBM 4 bulan sebanyak 30 persen dari kuota secara keseluruhan satu tahun yakni 43.699 KL untuk BBM jenis premium dan 27.107 KL untuk kuota solar. “Namun, untuk penebusan pada 4 bulan pertama, kabupaten Sumenep menebus hingga 13.430 KL untuk premium dan 7.686 KL untuk solar. Jadi, diperkirakan penebusan BBM itu lebih dari 30 persen. Diperkirakan ini akibat makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM,”ungkapnya. Penebuasan BBM 4 bulan hingga melampaui kuota, kata Syaiful, merupakan baru pertama kali terjadi. “Pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi penebusan BBM di Sumenep melebihi maksimal. Ini butuh penangan serius, sebab kalau ini tidak diantisipasi dengan upaya menggunakan bahan bakar alternatif, dipastikan kuota BBM ke Sumenep akan terus bertambah,”pungkasnya. Diharapkan untuk memenuhi kebutuhan BBM, masyarakat saatnya beralih pada BBM non subsidi seperti pertamax, utamanya bagi mereka yang mempunyai usaha. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
