PKH Cikal Bakal Terbentuknya Sistem Jaminan Sosial Maskin
News Room, Rabu ( 28/11 ) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal bakal terbentuknya sistem jaminan sosial bagi masyrakat miskin. Program yang dalam pelaksanaannya menggunakan layanan PT Pos Indoensia itu akan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan. “Perubahan perilaku diharapkan akan mengurangi anak usia sekolah di RTSM. Ini mejadi tantangan utama pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan," kata Sekretaris Jendral Departemen Sosial RI, Drs. Chazali H. Sitomurang ADT MSc di Kantor Pos Tulungagung saat meresmikan peluncuran PKH, Selasa (27/11) sore. Saat ini, PKH mulai dapat dinikmati oleh masyarakat Jatim khususnya bagi RTSM. Masyarakat yang memperoleh PKH adalah mereka dengan kualifikasi tertentu, yakni RTSM yang memiliki ibu hamil serta anak berusia 0-15 tahun yang msih sekolah. Acuan datanya adalah RTSM penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan beberapa waktu lalu, yang telah disaring kembali berdasarkan metodologi penyaringan yang disempurnakan. Bantuan dana program rata-rata per RTSM setiap tahunnya maksimal Rp 2,2 juta dan minimal Rp 1,39 juta. Rinciannya, bantuan tetap Rp 200 ribu, RTSM yang punya anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, anak usia sekolah SMP/MTS masing-masing Rp 800 ribu, sementara anak usia SD/MI Rp 400 ribu. RTSM penerima bantuan program dapat dihapus dari data penerima, jika beberapa kali tidak melakukan kewajiban seperti memeriksakan kesehatan ibu hamil atau tidak menyekolahkan anaknya. Dalam pelaksanaannya, PKH telah menunjuk tim pendamping yang bertugas mengawasi dan membuat jadwal RTSM untuk melakukan kegiatan bidang kesehatan dan pendidikan. "Uang dana PKH digunakan sebagai bantuan pendukung kebutuhan sehari-hari saja," katanya. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Propinsi Jatim, Ir Marzuki Subagjo mengatakan, PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan diharapkan mampu berkolaborasi dengan program yang telah ada di Jatim seperti Gerdutaskin, Jasmas P3EL dan sebagainya. "Bahkan kami, tidak akan segan-segan memberikan dukungan dana APBD jika memang diperlukan," ujarnya. Secara nasional, tahun ini PKH dilaksanakan di 348 kecamatan, 48 kabupaten, dan di tujuh propinsi, pada sekitar 500 ribu RTSM. Pada putaran berikutnya, PKH ditargetkan kepada 6,5 juta RTSM. Jatim adalah propinsi terakhir yang diresmikan setelah enam propinsi lainnya, yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Di Jatim, PKH dilakukan di 21 kab/kota, di antaranya Ngawi, Gresik, Kediri, Madiun, Ponorogo, Sampang, Tuban, Tulungagung. Usai peresmian, sebagian masyarakat Tulungagung terlihat langsung mendatangi kantor pos untuk menerima bantuan dana program. ( JNR, Esha )
