News Room, Selasa ( 18/05 ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan program penanggulangan kemiskinan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Wakil Bupati Sumenep, Drs. H. Moch. Dahlan, MM saat membuka kegiatan Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Gedung Kesenian Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Sumenep, Selasa (18/05) mengatakan, untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, sejatinya harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan titik penekanannya pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat, agar mampu melakukan proses transformasi sosial dari masyarakat miskin yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri yang mampu menuju tatanan masyarakat madani. â€ÂInilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagi terjaminnya kemandirian dan berkelanjutan sebagai upaya masyarakat menanggulangi masalah kemiskinan secara efektif, bahkan juga mampu membangun kondisi lingkungan yang lebih baik, sehat, aman dan sejahtera,â€Âtegasnya. Sementara itu, Kepala Bid Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Kota Kabupaten Sumenep, Ir. H. Amir Fatah menyatakan, program PNMP Mandiri Perkotaan 2010 sasarannya 16 Desa di Kecamatan Kota Sumenep, dan besaran dana PNPM Mandiri Perkotaan masing-masing Desa bervairiasai antara Rp. 130 juta hingga Rp. 200 juta, bergantung dari jumlah penduduk miskin di Desa setempat. â€ÂUsulan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan bergantung dari Desa yang sejatinya merupakan usulan masyarakat melalui BKM Desa, dengan bentuk kegiatan bermacam-macam, diantaranya kegiatan fisik, simpan pinjam dan kegiatan lainnya,â€Âtegasnya. H. Amir Fatah mengungkapkan, anggaran dana PNPM Mandiri Perkotaan dari APBN sebesar Rp. 1.670.000.000,00 dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 360 juta. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh instansi terkiat, Kepala Desa dan BKM. ( Yasik, Esha )