• ADMIN
• 05-09-2008
• 723 Kali

Sebanyak 14 Kepala Desa Nglurug Gedung DPRD Sumenep

News Room, Jum’at ( 05/09 ) Sebanyak 14 Kepala Desa (Kades) yang merupakan perwakilan Kades se Kecamatan Batuputih, Jum'at (05/09) pagi, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Mereka mempertanyakan kepastian pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2008 ini. Kedatangan mereka langsung ditemui Ketua DPRD Sumenep, Drs. KH. Abuya Busyro Karim, M.Si yang didampingi Ketua Komisi D DPRD, Drs. H. Moh. Kamalil Ersyad, M.Pd. Juru bicara dari 14 Kades se Kecamatan Batuputih tersebut, Abdi Suhaeri mengatakan, hingga saat ini pencairan dana PNPM belum ada kejelasan. Padahal, kelompok masyarakat (Pokmas) di Desanya telah melaksanakan semua kegiatan PNPM yang semuanya melibatkan warga Desanya. "Seluruh Pokmas di Sumenep hampir menuntaskan kegiatannya, semisal proyek padat karya berupa pembuatan jalan sepanjang 1,5 kilometer,"terangnya. Ia mengatakan, kedatangannya ke gedung DPRD ini, memang untuk mengadukan nasib kami terkait PNPM. Sebab, sebagian besar ada yang ditagih oleh Pokmas. “Makanya kami terpaksa mendatangi gedung DPRD,”katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Drs. KH. Abuya Busyro Karim, M.SI menerangkan, untuk mengetahui kejelasan mengenai pencairan dana PNPM itu, pihaknya akan mengundang pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, untuk mengklarifikasi belum cairnya dana PNPM ke Desa yang menjadi sasaran PNPM. "Insya Allah pada hari Senin (08/09) nanti, kami akan mengundang mereka (pimpinan BPMP dan Bappeda) untuk duduk bersama dengan para Kades yang wilayahnya menjadi sasaran kegiatan PNPM,"ujarnya. Ia menjelaskan, sejak awal DPRD sudah menyetujui pengalokasian dana pendamping sebesar Rp. 3,9 milyar lebih bagi PNPM di Sumenep. Sesuai data yang ada, di Kabuapten Sumenep terdapat 8 Kecamatan yang Desanya menjadi sasaran kegiatan PNPM. Ada pun dana PNPM di Sumenep berjumlah Rp. 20 milyar lebih, dengan rincian, Rp. 16 milyar lebih berasal dari pemerintah pusat (APBN) dan Rp. 3,9 milyar lebih merupakan dana pendamping yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui APBD. ( Nita, Esha )